Verifikasi Parpol Diduga Penuh Kecurangan, DPW PRIMA Banten Akan Geruduk Kantor KPU

- 25 Desember 2022, 20:34 WIB
Tangkap layar Instagram/@prima_pandeglang
Tangkap layar Instagram/@prima_pandeglang /

HALOCILEGON - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Adil Makmur (DPW PRIMA) Banten berencana akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten di Jalan Syekh Moh. Nawawi Albantani No.7A Kota Serang, Banten, Senin (26/12/2022) besok.  

Aksi unjuk rasa itu dilakukan setelah muncuatnya dugaan kecurangan dan manipulasi data dalam proses verifikasi administrasi hingga verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.  

Ketua DPW PRIMA Banten, Rizki Arifianto menyampaikan, Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang digadang-gadang dapat mempermudah tahapan penyelenggaraan pemilu justru sangat tertutup dan cenderung menimbulkan kecurangan yang terstruktur.

Baca Juga: Dari Manajer Brand Fashion Hingga Model Terkenal, Begini Deskripsi Karakter-karakter di Drama The Fabulous  

Ia menilai, penggunaan SIPOL dan proses verivikasi parpol yang tidak transparan bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengharuskan pemilu dilakukan dengan prinsip akuntabel, professional, efektif dan efisien. 

“Kanal buatan KPU yang dinamakan Sipol itu sangat tertutup bagi publik dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, jika demikian besar kemungkinan akan terjadi kecurangan dan manipulasi data partai politik oleh KPU," ujar dia dalam keterangannya di Kota Serang, Minggu (25/12/2022).  

Rizki menuding, ketidaklolosan PRIMA dalam proses verifikasi administrasi berkaitan erat dengan kecurangan tersebut. Ia menjelaskan, PRIMA dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) verifikasi administrasi perbaikan secara nasional oleh KPU, ketika PRIMA Papua dianggap memiliki kekurangan 100 dokumen keanggotaan.

Baca Juga: Daihatsu Indonesia Masters 2023 Kembali Digelar, Menjadi Turnamen Ketiga BWF World Tour

Padahal, lanjut dia, PRIMA di provinsi Papua, sudah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) verifikasi administrasi perbaikan oleh KPUD di 6 Kabupaten/Kota. Namun, hasil Keputusan KPU RI Nomor 12/PL.01.1-Pu/05/2022 pada 18 November 2022 menyatakan PRIMA Tidak Memenuhi Syarat.  

Halaman:

Editor: Nurhendra Wibowo


Tags

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah